Anggota DPRD Soroti Kebijakan Tentang SKBS Rp 5 Juta

72

DOMPU, TOFONEWS.COM – Kebijakan Pemkab Dompu untuk menerapkan biaya administari senilai Rp 5 juta guna dijadikan sebagai jaminan pada proses pengurusan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKSB) atau keterangan bebas Covid-19, terus menuai kritikan.

Kali ini krtikan atas kebijakan tersebut  mengalir dari Ir. Muttakun, Politisi Nasdem anggota DPRD setempat. Dia meminta agar Bupati Dompu lebih berhati-hati dalam menentukan tarif SKBS apalagi menetapkan besarnya biaya surat keterangan bebas Covid-19 di luar ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Muttakun menyebutkan, dengan alasan apapun termasuk dalam kaitannya dengan mencegah mobilitas dan penyebaran Covid-19 yang tidak diatur dalam ketentuan Perda, maka itu adalah tindakan arogansi. Sebagai mitra DPRD dia hendak mengajak Bupati Dompu untuk bersama melihat kembali point yang tertuang di Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009. Di sana disebutkan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Memang katanya, di dalam pasal 155 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. “karena Perda Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah ada, maka Bupati Dompu tdk boleh semena-mena untuk menaikkan tarif diluar dari ketentuan Perda yang ada”, ungkit Muttakun.

Ketua Komisi I DPRD Dompu ini menilai bahwa, Pemerintah saat ini baik Pusat, Propinsi maupun Daerah seperti nya panik dalam menghadapi penyebaran Covid-19 bahkan tidak memiliki program yang jelas untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga mencoba menerapkan kebijakan secara tidak langsung melalui pemaksaan kepada warga untuk tidak melakukan mobilisasi antar daerah antar propinsi dengan membebani warga masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan.

“pertanyaannya, efektifkah pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara mensyaratkan perlunya SKBS dan keterangan bebas Covid-19 dengan pembebanan biaya yang begitu tinggi kecuali kepada kelompok warga tertentu?,” Tanya Muttakun

Dia menegaskan bahwa, masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau sebagaimana tertuang di UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  “ini sudah jelas mengatur hak masyarakat itu dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat”, tegas Yazid, sapaan akrab anggota DPRD Partai Nasdem ini.

Menurutnya, akibat kepanikan, Pemerintah baik Pusat dan daerah telah kehilangan kreatifitas dan terobosan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 hingga menggunakan upaya “coba-coba” dalam menekan penyebaran Covid-19 ini menerapkan tarif retribusi atau uang Jaminan atau apapun namanya hingga Rp. 5 juta. “Pemda Dompu malah ikut-ikutan hendak menerapkan pembatasan pergerakan warga dengan mengenakan tarif ataupun jaminan dalam  penerbitan SKBS dan keterangan bebas Covid-19”, sindir Muttakun.

Sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Dompu, Muttakun berjanji untuk tidak berdiam diri dan mengancam akan melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Perda bahkan akan memanggil Bupati Dompu melalui Pimpinan DPRD hingga meminta keterangan jikalau kebijakan yang  dikeluarkan terbukti menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. (Papa Didat)